Evaluation of Occupational Health and Safety Management System (SMK3) Health Service Facilities at Puskesmas Cijagra Lama Bandung City



Arif Susanto(1Mail), Enisah Enisah(2),
(1) (SCOPUS ID: 57090334100) PT Freeport Indonesia / Universitas Kebangsan, Indonesia
(2) Pusat Kesehatan Masyarakat Cijagra Lama Bandung, Indonesia

Mail Corresponding Author


DOI : https://doi.org/10.30604/jika.v5i2.327

Full Text:    Language : En
Submitted : 2020-07-08
Published : 2020-12-09

Abstract


Health care facilities (fasyankes) are workplaces that pose risks to the safety and health of human resources (HR), patients or clients as well as their companions, visitors and the community living near the health facility. Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) at the Community Health Center (Puskesmas) aims to efficient and continuously perform OHS at the health facilities. The purpose of this review is to evaluate the effectiveness and appropriateness of the implementation of the OHS management system, at health facilities so that they are sustainable in achieving the OHSMS goals. The method used is technical triangulation by participatory observation, in-depth interviews and document review. The results show that the Health Center of Cijagra Lama Bandung has an index of 0.8 or 80% that has fulfilled the requirements according to the Indonesian Minister of Health Regulation No. 52 year 2018 concerning Occupational Safety and Health in Health Care Facilities. Continuous improvement of OHS performance carried out for the elements of applying ergonomic principles for lifting; regular health medical check up; immunization for health workers at risk; maintenance of medical equipment; training and amount of health workers trained.

 

Abstrak: Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) merupakan tempat kerja yang berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia (SDM), pasien atau klien serta pendampingnya, pengujung dan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan fasyankes. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) bertujuan untuk terselenggaranya K3 fasyankes secara optimal, efektif, efisien serta berkesinambungan. Tujuan peninjauan SMK3 ini dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas dan kesesuaian penerapan SMK3 di fasyankes agar berkesinambungan untuk mencapai tujuan SMK3. Metode yang digunakan yaitu triangulasi teknik dengan melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan kajian dokumen. Hasil menunjukkan Puskesmas Cijagra Lama Bandung memiliki indeks sebesar 0,8 atau 80% telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Perbaikan dan peningkatan kinerja K3 yang berkelanjutan dapat dilakukan untuk elemen penerapan prinsip ergonomi untuk angkat-angkut; pemeriksaan kesehatan SDM secara berkala; imunisasi bagi SDM fasyankes yang berisiko; pemeliharaan pada peralatan medis; SDM fasyankes terlatih K3 dan jumlah SDM fasyankes yang terlatih K3.


Keywords


evaluasi; fasyankes; kinerja K3; puskesmas; SMK3

References


Dinas Kesehatan Kota Bandung. (2019). Laporan Penyelenggaraan K3 di Puskesmas Cijagra Lama. Bandung.

Kementerian Kesehatan. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pembedayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Retrieved from http://promkes.kemkes.go.id/permenkes-no65-tahun-2013-tentang-pedoman-pelaksanaan-dan-pembinaan-pemberdayaan-masyara

Kementerian Kesehatan. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri. Retrieved from http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/PMK_No._70_ttg_Standar_Kesehatan_Lingkungan_Kerja_Industri_.pdf

Kementerian Kesehatan RI. (2004). Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Retrieved from https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/18571/nprt/lt50ed1b1582b99/keputusan-menteri-kesehatan-no-128_menkes_sk_ii_2004-tahun-2004-kebijakan-dasar-pusat-kesehatan-masyarakat

Kementerian Kesehatan RI. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Retrieved from https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/PMK No. 65 ttg Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.pdf

Kementerian Kesehatan RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian. Retrieved from http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 13 ttg Pelayanan KESLING di Puskesmas.pdf

Kementerian Kesehatan RI. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas. Retrieved from http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 13 ttg Pelayanan KESLING di Puskesmas.pdf

Kementerian Kesehatan RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit. Retrieved from http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/PMK_No._66_ttg_Keselamatan_dan_Kesehatan_Kerja_Rumah_Sakit_.pdf

Kementerian Kesehatan RI. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunideficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak. Retrieved from https://www.persi.or.id/images/regulasi/permenkes/pmk522017.pdf

Kementerian Kesehatan RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Retrieved from https://dinkes.tasikmalayakota.go.id/images/download/Permenkes No.43 Tahun 2019.pdf

Kementerian Ketenagakerjaan. (2018). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja. Retrieved from https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/Permen_5_2018.pdf

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2001). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Retrieved from http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2001/PP74-2001.pdf

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2013). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Retrieved from http://gakkum.menlhk.go.id/assets/fileperaturan/Permen_LH_14_th_2013_Simbol_Label_B3.pdf

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Retrieved from https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5493ed2d05c77/node/515/peraturan-pemerintah-nomor-101-tahun-2014

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Retrieved from http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn598-2016.pdf

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 Tahun 2019 tentang Program Kegawatdaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Retrieved from http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P_74_2019_KEDARURATAN_B3_menlhk_11112019091007.pdf

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Retrieved from http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/P_12_2020_PENYIMPANAN_LIMBAH_B3_menlhk_06262020092441.pdf

Kementerian Tenaga Kerja. (1996). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Retrieved from https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/1997-1-2.pdf

Kementerian Tenaga Kerja. (1999). Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Retrieved from https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/1999-3-2.pdf

Kementerian Tenaga Kerja. (2012). Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Retrieved from https://jdih.kemnaker.go.id/data_wirata/2012-3-1.PDF

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2018). PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN. Jakarta, Indonesia: MENTERI KESEHATAN RI.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabet.

Suma’mur. (1986). Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta: Gunung Agung.

Undang-Undang Nomor 13. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Retrieved from https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003

Wijayantiningrum, T. (2019). Analisis Mutu Upaya Kesehatan Perseorangan Pasca Penilaian Akreditasi di Puskesmas Wilayah Kota Semarang Tahun 2019. Universitas Negeri Semarang. Retrieved from https://lib.unnes.ac.id/35256/1/UPLOAD_TUTUK_WIJAYANTININGRUM1.pdf


Article Metrics

 Abstract Views : 137 times
 Fulltext (Bahasa Indonesia) Downloaded : 48 times

Dimensions, PlumX, and Google Scholar Metrics

10.30604/jika.v5i2.327



Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.